Topic
Fri,28 June 2013 | Dibaca oleh Pengunjung

Data Kemiskinan BPS dan TNP2K Berbeda

BULUKUMBA, FAJAR -- Data mengenai warga miskin yang dimiliki Badan Pusat Statistik Bantaeng ternyata berbeda dengan data yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jumlah warga miskin Bantaeng berdasarkan data TNP2K jauh lebih sedikit. Masalahnya, data tersebut digunakan sebagai patokan jumlah Kartu Perlindungan Sosial.

KPS digunakan untuk mencairkan BLSM (Biaya Langsung Sementara Masyarakat) dan raskin. Inilah yang diduga memicu protes dari masyarakat miskin yang sebelumnya telah didata oleh BPS sebagai penerima raskin. Sebab tahun ini, mereka tidak menerima KPS.

"Hasil survei yang kita serahkan ke TNP2K tahun 2011 lalu, jumlahnya mencapai 40 persen, atau sekitar 22.000 lebih rumah tangga sasaran. Selain warga miskin dan sangat miskin, kami memang ikut menghitung warga yang rentan mengalami kemiskinan," jelas Kepala BPS Bantaeng, Haji Kanna, kemarin.

Sementara menurut data TNP2K, jumlah penerima BLSM di Bantaeng hanya mencapai 11.005 rumah tangga sasaran. Kepala Seksi Produksi BPS Bantaeng, Agus, mencontohkan, warga di Desa Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, sebelumnya menurut data BPS, jumlah orang miskin penerima raskin mencapai 300 rumah tangga.

"Sekarang tinggal puluhan," jelas dia.

Perbedaan data kemiskinan juga terjadi di BPS Bulukumba. Kepala BPS Bulukumba, Muhammad Yunus mengatakan jumlah orang miskin menurut versi BPS Bulukumba yang didata 2011 lalu mencapai 43.058 rumah tangga sasaran. Namun, menurut versi TNP2K, jumlahnya hanya 20.724.

"Kita juga tidak tahu metode dan acuan yang digunakan untuk mengurangi jumlah tersebut," jelas Muhammad Yunus.

Akibat berkurangnya data warga miskin, sejumlah warga pun melakukan protes ke BPS Bantaeng mau pun BPS Bulukumba, Kamis 27 Juni, "Banyak yang datang, tapi kita sampaikan, bahwa bukan kami yang menangani BLSM. Masalah data penerima bantuan sosial untuk warga miskin, termasuk raskin dengan BLSM, sekarang sudah ditangani oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)," jelas Yunus.

Pemkab Bantaeng juga berdalih, BLSM adalah produk pemerintah pusat yang secara mendadak diberlakukan tanpa banyak persiapan. "BLSM ini susah kita campuri, karena nama-namanya sudah ada," jelas Asisten I Pemkab Bantaeng, Muslimin Maharang. (sbi/aha)

banner