Topic
Sat,20 July 2013 | Dibaca oleh Pengunjung

Belum Ada Pejabat Kepala Bappeda Mamuju

MAMUJU, FAJAR -- Setelah Junda Maulada resmi menjabat sebagai Penjabat Bupati Mamuju Tengah (Mateng), secara otomatis jabatan Kepala Bappeda Mamuju yang diemban sebelumnya lowong. Hingga kini belum ditentukan siapa yang akan mengisi jabatan tersebut. Masih dalam tahap evaluasi.

Sekretaris Daerah Mamuju Habsi Wahid yang ditemui FAJAR mengatakan, selain jabatan yang ditinggal Junda Maulana, pihaknya juga sedang melakukan evaluasi untuk mengisi jabatan-jabatan lain yang juga kemungkinan akan kosong. Sebab, beberapa pegawai dari Kabupaten Mamuju akan ikut dipindah ke Kabupaten Mateng.

"Masih belum ditentukan. Karena orang yang akan dipindah ke Mateng belum diserahkan kepada pemerintah Mateng," ujar Habsi Wahid yang juga Ketua Badan Pertimbangan Pengangkatan jabatan (Baperjakat) Mamuju, Jumat 19 Juli.

Sebelumnya, telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada 22 orang calon pengisi jabatan Kepala Bappeda Mamuju. Habsi Wahid sendiri masih enggan membocorkan nama-nama tersebut, yang jelas merekalah yang akan bersaing untuk mengisi jabatan yang ditinggal Junda Maulana nantinya. "Yang jelas sudah dilakukan (Uji Kelayakan dan Kepatutan). Pastinya, kami akan menentukan secara kolektif," katanya.       

Penjabat Bupati Mateng beberapa waktu lalu mengatakan, tahap pertama pemerintahannya akan membentuk enam dinas, empat badan, dan dua asisten. Inilah rancangan lembaga yang akan mengatur roda pemerintahan di Mateng. Hal ini pun sudah diserahkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tetapi belum mendapatkan persetujuan. "Secepatnya akan dibentuk," ujarnya kala itu.   

Terkait beberapa pegawai yang akan dimutasi dari Mamuju ke Mateng, Habsi Wahid mengutarakan, sebenarnya sudah dan siap. Hanya saja, mutasi ini tergantung dari konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah Mateng. Jika permohonan yang diajukan ke Mendagri telah disetujui, rencana lainnya juga akan segera dilaksanakan. "Saat ini juga telah banyak yang mengajukan. Tetapi ini tergantung kecepatan konsultasi oleh pemerintah Mateng," ucapnya. (yat/bas)

banner